Universitas Udayana dan Sekretariat Kabinet Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Jimbaran - Universitas Udayana (Unud) menjalin kerjasama dengan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bertempat di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Kampus Jimbaran, Rabu (7/6/2023). Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Prof. I Putu Gede Adiatmika, Dekan Fakultas Ilmu Budaya beserta jajaran, UPT Bahasa, dan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Farid Utomo SH.,MH beserta jajaran.

Wakil Rektor Prof. I Putu Gede Adiatmika dalam sambutannya memperkenalkan sekilas tentang Universitas Udayana yang memiliki dua lokasi kampus yakni di Kampus Bukit Jimbaran dan Kampus Denpasar serta rencana pengembangan kedepan. Melalui kerjasama dengan Sekretariat Kabinet ini diharapkan dapat mendukung transformasi Unud dari BLU bergerak menjadi PTNBH.

Pelaksanaan penandatanganan MoU ini nantinya diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan lebih detail dan riil dengan unit kerja terkait di Universitas Udayana yang dalam hal ini diusung oleh Fakultas Ilmu Budaya, yang secara spesifik akan dilaksanakan dalam program penterjemah yang menjadi salah satu titik awal kerjasama antara Fakultas Ilmu Budaya Unud dengan Sekretariat Kabinet yang nantinya  akan berlanjut dengan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya diantaranya program  Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) maupun kegiatan lain. Kerjasama ini diharapkan dapat berkelanjutan dan mendukung salah satu indikator kinerja Unud baik dalam hal MBKM maupun kerjasama perguruan tinggi.

Sementara Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Farid Utomo SH.,MH dalam sambutannya menyampaikan dalam kegiatan ini pihaknya turut mengajak Tim yang menjadi motor dalam kerjasama ini. Dalam dunia yang semakin global dan bahasa semakin banyak ragamnya, sementara kebutuhan SDM untuk penterjemah masih sangat minim.

Banyak pemerintah daerah tidak memiliki penterjemah padahal untuk memajukan daerah dibutuhkan juga kemampuan bahasa asing. Hal ini mendasari kerjasama dengan Universitas di dalam negeri dan luar negeri. Tidak hanya dalam mencetak SDM penterjemah tetapi juga yang professional, khususnya nanti bisa dipakai di pemerintahan pusat maupun didaerah. Pihaknya sangat berbahagia bisa bekerjasama dengan Unud dalam meningkatkan kapasitas SDM khususnya penterjemah. Kedepan diharapkan kerjasama ini tidak hanya tandat tangan MoU saja tetapi lebih pada kegiatan nyata yang dilaksanakan kedua belah pihak.