English
IndonesiaRektor Unud Hadiri Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 yang digelar Gubernur Bali
Rektor Unud Prof. A.A Raka Sudewi hadir pada rapat percepatan penanganan Covid-19 yang digelar Gubernur Bali di Ruang Rapat Balai Gajah Jaya Sabha Denpasar, Kamis (9/4/2020).
Rapat ini digelar sehubungan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Bali tentang Pembentukan Susunan dan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Gugus Tugas terdiri dari para pimpinan FKPD yaitu Kapolda, Pangdam, Kajati, Wagub, Sekda dan juga melibatkan PHDI, Akademisi Universitas Udayana, BIN serta unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Rektor Unud dalam Gugus Tugas ini bertugas pada Satuan Tugas Bidang Edukasi Masyarakat dan Layanan Pendidikan bersama Kadisdikpora Provinsi Bali dan Kepala LLDikti Wilayah VIII. Adapun uraian tugasnya yakni melaksanakan kegiatan sosiasilasi dan edukasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan dengan lebih intensif mengenai pencegahan Covid-19 dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat serta melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi dimaksud.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sesuai dengan SE Mendagri Ketua Satgas adalah Kepala Daerah dan juga telah dibentuk struktur gugus tugas serta sekretariatnya. Dalam rapat ini dilakukan pembagian tugas sesuai dengan bidang-bidang yang ada untuk memperkuat upaya penanganan penyebaran Covid-19 di Bali. Rapat awal dilakukan melalui tatap muka dan selanjutnya akan dilaksanakan koordinasi melalui video conference.
Gubernur juga menyampaikan beberapa langkah yang sudah dilakukan yakni koordinasi dengan unit terkait, rencana pembentukan posko bersama untuk memudahkan koordinasi, pembentukan Satgas Gotong Royong ditingkat Desa Adat, himbauan pemakaian masker jika keluar rumah sesuai arahan pemerintah pusat, menyiapkan 11 Rumah Sakit Rujukan, penutupan tempat hiburan, himbauan kepada masyarakat untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat, penunjukan RS Unud sebagai RS khusus penangangan Covid-19 dan telah berhasil memperjuangkan RSUP Sanglah sebagai salah satu tempat uji laboratorium namun hasil pemeriksaannya disampaikan melalui pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Bali juga telah mendapatkan bantuan APD dari BNPB dan telah disalurkan ke RS Rujukan. Rapid test yang diberikan pemerintah pusat telah digunakan dan sebagian untuk memeriksa tenaga migran yang pulang ke Bali. Pemerintah Tiongkok juga memberikan bantuan berupa ventilator dan melalui Dubes di Singapura telah dikirimkan alat rapid test yang lebih akurat namun hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit. Pemerintah juga telah menyiapkan tempat karantina yang berkapasitas sekitar 1000 orang.
Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah peningkatan kasus positif yang berasal dari tenaga migran, sehingga harus dilakukan upaya yang ketat dalam proses pemeriksaan. Langkah kedepan yang harus dilakukan adalah mendorong masyarakat disiplin mengikuti instruksi Gubernur dan mempercepat berfungsinya Satgas Gotong Royong Desa Adat serta mengefektifkan sosialisasi melalui media kepada masyarakat.
Peningkatan pengawasan dan rapid test pada pintu masuk seperti pelabuhan harus dilakukan dan memastikan alat kesehatan sesuai dengan standar. Pemerintah Provinsi juga akan menyiapkan hotel dan insentif khusus bagi tenaga medis dan difasilitasi kebutuhan sehari-hari serta transportasinya. Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga meminta laporan dari Rektor Unud terkait kesiapan dari RS Unud sebagai RS khusus penanganan Covid-19 dan masukan dari FKPD yang hadir.
Rektor Unud Prof. A.A Raka Sudewi dalam laporannya menyampaikan bahwa telah dilakukan penyiapan infrastruktur satu gedung dengan empat lantai yang mampu menampung 97 tempat tidur, namun yang sudah siap sebanyak 37 tempat tidur. Dilaporkan juga bahwa RS Unur masih kekurangan tenaga medis jika seluruh tempat tidur dioperasikan. Saat ini sudah terdapat pasien positif Covid-19 yang dirawat, sehingga dalam tata kelola sudah dibuatkan zona tersendiri. RS Unud saat ini memiliki enam gedung, Zona Merah dikhususkan bagi pasien Covid-19, Zona Kuning untuk SDM dan Zona Hijau adalah zona aman.
Saat ini RS Unud sudah mulai melayani pemeriksaan bagi masyarakat yang membutuhkan sertifikat bebas Covid-19. Jika ada masyarakat yang ingin memeriksakan diri dan terindikasi Covid-19 akan dibawa langsung dengan ambulan ke Zona Merah. SOP penanganan Covid-19 juga sudah disiapkan, dan petugas juga disiapkan APD yang melampaui satu level diatas standar yang ditetapkan. Saat ini sedang disiapkan penunjang realtime PCR, sehingga bisa dilakukan sepenuhnya di RS Unud. Petugas juga telah diberikan pelatihan khusus dalam menangani pasien Covid-19.
Kapolda Bali dalam kesempatan tersebut menyampaikan keselamatan rakyat merupakan prioritas utama dan tidak boleh ada isu yang meresahkan masyarakat, untuk itu diharapkan agar mengikuti aturan yang ada. Polda Bali selalu melakukan koordinasi dengan Gubernur terkait kegiatan adat, mengingat Bali menjadi sorotan dunia dan juga harus diantisipasi pelaksanaan ibadah puasa dan mudik yang harus mendapat perhatian khusus terutama pada saat arus mudik, mengingat jumlahnya yang banyak harus diantisipasi arus balik tersebut.
Petunjuk Gubernur akan diikuti tapi tetap mengacu pada Undang-Undang yang ada. Polda Bali juga telah membentuk Satgas Pangan yang memantau jika terjadi penimbun bahan pangan dan juga sudah membagikan sembako kepada msyarakat miskin dan yang kena PHK. Kapolda juga meminta, kebijakan adat yang diambil agar memperhatikan kondisi masyarakat terutama yang berpenghasilan harian.
Kepada Desa Adat diminta agar berkoordinasi dengan Gubernur, Polda dan Pangdam terkait kebijakan yang diambil. Kapolda juga minta agar jangan ada yang mendistribusikan informasi yang meresahkan masyarakat karena akan ditindak sesuai jalur hukum. Dengan kerjasama semua pihak diharapkan tidak sampai terjadi situasi yang tidak diinginkan jika tidak bisa mengatur keteraturan sosial. Kapolda juga memberikan apresiasi kepada Universitas Udayana dan Gubernur Bali atas kerjasama yang telah dilakukan dan Polda siap memfasilitasi apabila memerlukan bantuan membagikan bantuan kepada masyarakat.
Pangdam IX Udayana dalam kesempatan tersebut menyampaikan terkait pengamanan dalam pelaksanaan kebijakan dari pusat. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat karena di daerah masih banyak terjadi pelanggaran. Masyarakat ketika berada ditempat umum agar semuanya memakai masker dan salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah pasar. Fokus lainnya adalah pada pintu-pintu masuk dan perlu dilakukan pendataan tenaga migran yang datang dan kepastian tempat tinggalnya. TNI juga siap membantu memfasilitasi tempat pelaksanaan rapid test.
Sementara Kajati Bali dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa virus ini sudah menggemparkan dunia. Disamping banyak korban jiwa tetapi yang lebih luar biasa adalah dampak yang ditimbulkan. Sesuai kewenangan dalam bidang ketertiban khususnya kesadaran hukum masyarakat, Kejati Bali fokus pada anggaran terkait kebijakan keuangan. Walaupun diberi keleluasan mengelola keuangan tetapi tidak boleh menyimpang. Kejati telah membentuk tim yang akan mendampingi dalam penggunaan anggaran agar sesuai ketentuan. Ini merupakan upaya pencegahan agar penggunaannya tepat sasaran, mutu dan waktu.
Wakil Gubernur Bali menyampaikan dua persoalan penting terkait hal ini yakni wabah dan dampaknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana Bali menjadi salah satu yang negatif terdapat sekitar 20 ribu tenaga kerja yang dirumahkan dan sekitar 500 di PHK, untuk itu perlu diambil kebijakan.
Ketua PHDI Bali menyampaikan, PHDI sudah membantu melalui sosialisasi PHBS dan setiap pelaksanaan yadnya agar mengikuti protokol kesehatan. Umat juga dihimbau untuk mengikuti seluruh instruksi dari pusat.
Sebagai kesimpulan Gubernur Bali meminta Sekda selaku Ketua Harian menindaklanjuti hasil pertemuan ini, dan terkait dengan kebutuhan RS Unud, Gubernur minta agar Rektor Unud mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Sekda. Kedepan RS Unud disiapkan tidak hanya untuk penanganan, tetapi juga menjadi mitra Pemerintah Daerah menghadapi hal serupa. Untuk itu akan dipenuhi kelengkapannya, sehingga tenaga migran yang pulang dapat diarahkan langsung ke RS Unud untuk menjalani pemeriksaan.
