MPR RI Gelar FGD Perekonomian Nasional dan Kesejehateraan Sosial

Denpasar (04/05/2017) – Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Udayana menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di Baris Room Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR beserta anggota, Rektor Unud, perwakilan dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Undiksha dan Universitas Panji Sakti. Narasumber dari FGD ini adalah tiga Guru Besar dari Universitas Udayana  yaitu Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, SU, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, MS dan Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE.,MS. Tujuan dari penyelenggaraan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para akademisi dan pakar ekonomi tentang  praktik sistem perekonomian Indonesia.

Rektor Unud, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengkajian MPR RI yang telah menggandeng Unud untuk ikut serta dalam mengkaji beberapa hal yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Secara umum Rektor Unud menyampaikan bahwa perekonomian di Indonesia sudah maju namun masih menyisakan persoalan, dengan masih banyaknya rakyat yang relatif hidup dibawah standar kesejahteraan. Dari sisi daerah juga terjadi kesenjangan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana ada satu daerah yang memiliki PAD cukup tinggi dan ada pula yang masih rendah. Persoalan NKRI yang belakangan ini bergejolak juga menjadi masalah dalam perekonomian nasional dan kesejahteran sosial. Di samping itu, di dalam bidang pendidikan dan kesehatan saat ini juga masih terjadi ketimpangan antar daerah di Indonesia. Oleh karenanya, melalui FGD ini Rektor Unud berharap dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial, sehingga ada solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan di bidang ekonomi.

Pimpinan Lembaga  Pengkajian MPR RI, Ir. H Rully Chairul Azwar, M.Si.IPU dalam sambutannya membuka acara menjelaskan Lembaga Pengkajian adalah organ dari MPR yang anggotanya tidak aktif di MPR yang berfungsi sebagai Lab Konstitusi dari MPR dan memiliki tugas  memberikan saran atas kajian-kajian terkait dengan sistem ketatanegaraan RI. Lebih lanjut Rully menyampaikan persoalan ekonomi sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan apabila dibiarkan akan dapat mempengaruhi kebhinekaan. Kesenjangan ekonomi yang terjadi karena adanya kekurang adilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Lembaga Pengkajian terus melakukan berbagai upaya mencari dalil-dalil untuk memecahkan persoalan yang terjadi.  Melalui FGD ini diharapkan ada masukan-masukan dari berbagai pihak terutama dari akademisi yang nantinya akan dirangkum dalam bentuk buku  sebagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah.

Ketiga narasumber dalam pemaparannya memberikan telaahan, kajian akademis dan kelemahan-kelemahan/ketimpangan yang terjadi serta masukan kepada Lembaga Pengkajian MPR RI terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam diskusi juga didapatkan berbagai pandangan dan masukan dari para pembahas dalam FGD ini. (HM)