Rektor Universitas Udayana Menjadi Anggota Komite Inovasi Nasional (KIN)

  • Posted by Rektorat
  • 06 Juli 2010
  • Pageviews 5005 times

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL

Pasal 4 Keanggotaan KIN terdiri dari : Ketua : Prof. Dr. Ir. Zuhal, M.Sc.E.E; Wakil Ketua : Rektor Institut Pertanian Bogor Sekretaris : Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.S., M.Sc. D.Sc Anggota : 1. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, D.Sc; 2. Prof. Dr. Sahari Besari; 3. Dr. Ninok Leksono, MA; 4. Prof. Drs. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt. Ph.D; 5. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, M.Sc; 6. Dr. Ir. Idwan Suhardi; 7. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph.D; 8. Prof. Bustanul Arifin, MS., Ph.D; 9. Ir. Amir Sambodo, MBA; 10. Rachmat Gobel; 11. Dr. Ing. Ilham A. Habibie; 12. Prof. Dr. Ir. Tien Muchtadi, M.S.; 13. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.; 14. Prof. Dr. Arief Rahman, M.Pd; 15. Ir. Jusman Syafii Djamal; 16. Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M; 17. Betti Setiastuti Alisjahbana; 18. Tri Mumpuni Wiyatno; 19. Rektor Universitas Indonesia; 20. Rektor Institut Teknologi Bandung; 21. Rektor Universitas Gadjah Mada; 22. Rektor Institut Teknologi Surabaya; 23. Rektor Universitas Hasanudin; 24. Rektor Universitas Syiah Kuala; 25. Rektor Universitas Cenderawasih; 26. Rektor Universitas Pattimura; 27. Rektor Universitas Udayana. ============================================================ Komite Inovasi Nasional Resmi Dibentuk Selasa, 15 Juni 2010 23:57 WIB Disunting dari: mediaindonesia.com (Thalatie Yani)

Komite Inovasi Nasional (KIN) resmi bekerja setelah pembentukan komite itu disahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang ditandatangani pada 20 Mei 2010 lalu . Komite Inovasi Nasional (KIN) beranggotakan 30 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti inovator, akademisi, pelaku usaha, dan juga tokoh terkait pengembangan inovasi. Dalam rangka penguatan sistem inovasi nasional dibentuk KIN. Tugasnya membantu Presiden dalam rangka memperkuat sistem inovasi nasional dan mengembangkan budaya inovasi nasional, memberi masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan sistem inovasi nasional yang menghasilkan produk inovatif, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan sistem inovasi nasional.

"Penguatan sistem inovasi nasional meliputi bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, bioteknologi, industri manufaktur, teknologi infrastruktur, transportasi dan industri pertahanan, teknologi pemrosesan pertanian dan pemrosesan ikan laut dalam, menajemen bencana alam serta inovasi lainnya," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam pembacaan tugas KIN di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/6).

KIN diketuai oleh Zuhal, wakilnya Herry Suhardiyanto yang adalah rektor IPB, dan sekretarisnya Freddy Permana Zen. Sedangkan para anggotanya ialah: Sangkot Marzuki, Sahari Besari, Ninok Leksono, Umar A. Jenie, Marzan A Iskandar, Idwan Suhardi, Lukman Hakim, Bustanul Arifin, Amir Sambodo, Rachmat Gobel, Ilham A Habibie, Tien Muchtadi, Anton Apriyantono, Arief Rahman, Jusman Syafii Djamal, Bambang Kesowo, Betti S. Alisjahbana, Tri Mumpuni Wiyatno, Rektor UI, ITB, UGM, ITS, Unhas, Syah Kuala, Cendrawasih, Pattimura, dan Udayana.

Komite ini akan bertugas hingga akhir masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II yaitu Oktober 2014. Selama bertugas, KIN ditangani oleh Hatta ditambah Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menristek Suharna Suryapranata, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Tugas KIN dibagi menjadi dua yakni jangka panjang dan jangka menengah. Untuk jangka panjang berkaitan dengan nilai dan budaya. Tugasnya ialah membangun masyarakat yang berpengetahuan, membangun gaya hidup yang ramah lingkungan, membangun wirausaha sehingga lahir para pencipta pekerjaan, dan membangun masyarakat yang kreatif dan inovatif lekat dengan teknologi. Untuk jangka menngah berkaitan dengan eco- innovation. Ada delapan tugas yang harus dilakukan, yakni berkaitan dengan energi, pangan dan air, pendidikan, kesehatan, dan kedokteran, kelautan, pertahanan dan teknologi persenjataan, transportasi, teknologi komunikasi dan informasi, serta terakhir industri ekonomi kreatif.

"Saya mengharapkan selesai enam bulan ini. Desember pas enam bulan. Insya Allah bisa dan kita akan mendayagunakan dengan baik untuk menyempurnakan kebijakan yang dijalankan pemerintah," ujar Presiden yang berharap hasil yang dicapai dalam bentuk rekomendasi kebijakan.